MERAJUT KONSEPSI PENDIDIKAN HOLISTIK DAN BERKEADILAN

MERAJUT KONSEPSI PENDIDIKAN HOLISTIK DAN BERKEADILAN

Refleksi Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2016

Oleh; Aris Adi Leksono, M.M.Pd (Guru MTsN 34 Jakarta)

 

Berdasarkan amanat UUD RI 1945, pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Penjabaran amanat pendidikan tersebut lalu dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 dalam UU tersebut menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, pendidikan diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.

Selanjutnya secara spesifik UU Sisdiknas tersebut dijabarkan lagi dalam berbagai peraturan, baik pusat maupun daerah. Prinsipnya adalah pemerintah wajib mengusahakan layanan pendidikan  yang bermutu, yakni pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.

Pemerintah juga menjamin ketersediaan layanan Pendidikan dengan menfasilitasi peningkatan efisiensi internal perguruan, Pengembangan Program Vokasi; Akademi Komunitas, dan afirmasi untuk peserta didik yang tidak mampu. Pemerintah juga mendorong otonomi dalam pengelolaan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas serta dan efisiensi.

Atas dasar itu penerapan pendidikan secara holistik dan berkeadilan adalah merupakan keniscayaan, apalagi bagi masyarkat Jakarta yang merupakan barometer masyarakat daerah yang lain. Hal itu, dikarenakan Pendidikan mainstream terlalu focus pada kognisi, dengan kombinasi pengaruh modernisme, positivisme, pragmatisme dan psikologi behavioris yang memandang manusia dari perspektif materialistik. Pendidikan mengabaikan aspek penting mengolah emosi/hati dan spiritualitas sehingga mereduksi kemungkinan manusia berpikir dan mencerap suatu “gambar besar” (“big picture” dari realitas) melalui intuisi. Sedemikian rupa ia sehingga membawa hasil yang tidak memuaskan bagi pembentukan dan perkembangan kemanusiaannya secara utuh. Akibatnya, seperti yang sudah menjadi keperihatinan bersama, pendidikan melahirkan tingkat korupsi yang tinggi, pengacara menyogok hakim, akuntan memanipulasi laporan keuangan, dan lain-lain. Pendidikan mainstream tidak keliru seluruhnya, tapi ia benar-benar tidak cukup komprehensif dalam memahami dimensi-dimensi dalam pribadi manusia.

Sementara itu, pendidikan alternative, yakni “pendidikan holistik”berupaya mendidik/menfasilitasi perkembangan peserta didik secara holistic yang mencakup bukan hanya pengetahuan dan skill akademik (misalnya, analisis dan problem-solving), tapi juga aspek lain dari “pribadi sebagai manusia” yang perlu berkembang dan matang secara afektif (emosional) dan moral.

Pendidikan holistic melampaui tujuan belajar-mengajar demi memperoleh pengetahuan dan ketrampilan, dengan mencakup-sertakan aspek-aspekkedirian manusia yang bersifat “manusiawi” secara utuh seperti berkembangnya aspek spiritual dan emosi (hati), untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat.

Pendidikan holistic mengintegrasikan spiritualitas dalam proses pembelajaran dan pengembangan kapasitas mahasiswa, yang menekankan interkoneksi dan interelasi antara berpikir, merasa dan bertindak (action), sedemikian rupa sehingga dimensi kognitif tidak terceraikan dari dimensi afektif dan dimensi moral.

Namun demikian perubahan mainstrim konsepsi pendidikan tidaklah semudah membalik tangan. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk mewujudkan satu persepsi perubahan yang menyeluruh. Dari faktor SDM misalnya, pemberlakuan layanan terhadap Guru harus memegang teguh prinsip keadilan, sehingga tidak ada lagi dikotomi swasta dan negeri, karena pada hakikatnya guru DKI Jakarta, berperan andil dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat Jakarta.

Dalam perspektif anggaran, pendidikan sesungguhnya sudah mendapatkan afirmasi anggran 20% APBN atau APBD, ironisnya ini seringkali dimanfaatkan untuk kampanye politik dengan jargon layanan pendidikan gratis dan lain sebagainya. Implementasi 20% anggaran tersebt seringkali tidak berasaskan keadilan. Dikotomi lembaga pendidikan agama dan umum seringkali menimbulkan perlakukan yang berbeda terhadap pelaksana teknis pendidikan di lapangan.

Dalam momentum hari pendidikan nasional ini, sangat tepat untuk kembali menghidupkan semangat penyelenggaraan pendidikan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Terlebih dari itu penyelenggaraan pendidikan harus memegang teguh prinsip keadilan, terutama pada standart pelayanan terhadapa pelaksana teknis satuan pendidikan. Perhatian terhadap kesejahteraan guru harus menjadi prioritas, dan penyelnggaraan  pendidikan tidak batasi dengan peraturan otonomi daerrah dan lainnya.

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below